LENSAINDONESIA.COM: Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin memastikan jika pemecatan Gede Pasek Suardika dari Partai Demokrat dan recal dari DPR RI sudah sah secara hukum.
Menurut Amir Syamsuddin, pengurus DPP Partai Demokrat memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemecatan meski tanpa melalui Dewan Kehormatan.
Baca juga: Anas Urbaningrum sebut pencopotan Pasek musibah politik dan Gede Pasek ungkap surat pemecatannya
“Saya kira DPP menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk melakukan recall itu. Ada hak itu diatur, tanpa perlu adanya rekomendasi apapun dari Dewan Kehormatan,” kata Amir Syamsuddin pada LICOM di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/01/2014).
Amir Syamsuddin mendasarkan pernyataannya pada hasil uji materi soal kewenangan recall. Saat ditanya terkait somasi Gede Pasek Suardika, Amir Syamsuddin menjawab singkat. “Ya, saya kira DPP tahu apa yang akan dilakukan, karena undang-undang sudah mengatur kewenangan itu,” tandas Amir Syamsuddin.
Amir Syamsuddin kembali mengaskan jika pemecatan dan recall itu merupakan kewenangan penuh dari DPP. Namun dia juga menghormati jika ada upaya hukum.
“Saya menghormati apabila ada upaya-upaya hukum yang diambil, itu adalah hak pihak yang bersangkutan. Kalau mengacu kepada undang-undang, kemudian anggaran dasar, Undang-undang Parpol, di situ diatur, itu kan sudah pernah diuji materi, yang masalah konstitusional mengenai kewenangan merecall ini dan ternyata Parpol menang. Jadi tidak usah kita ributkan,” kata Amir Syamsuddin.
Dia menjelasakan, dalam anggaran dasar Partai Demokrat sudah disahkan, sudah mencantumkan posisi dari seorang ketua harian. Apa yang menjadi kewenangannya sebagai pemegang mandat dari ketua umum, sudah ada itu.
“Jadi tidak di bawah tangan ini, mandat itu tidak hanya di bawah tangan tetapi sudah diotentifikasi di dalam suatu anggaran dasar,” pungkas Amir Syamsuddin.@endang
sumber : Amir Syamsuddin pastikan pemecatan Gede Pasek sudah sah
0 comments:
Post a Comment