LENSAINDONESIA.COM: Ribuan petani tebu Jawa Timur protes keras adanya serbuan gula impor atau gula rafinasi yang semakin menghabisi nasib petani karena membanjiri pasaran di Indonesia. Akibatnya, stok gula produksi asal Jatim menumpuk. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, akan terus memperhatikan nasib para petani gula yang tergabung Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) ini.
Ketua APTRI Jatim, Arum Sabil, menyebut ngendonnya gula di Jatim ini, akibat peredaran produk gula rafinasi yang berlebihan, terutama di luar Jawa. Pihaknya mendesak pemerintah agar impor gula harus berdasarkan kuota di dalam negeri. Ini untuk menjaga demand, dan bukan berdasarkan kapasitas industri makanan dan minuman di dalam negeri.
Baca juga: Cuaca buruk, Jatim tetap target produksi gula naik dan Gula rafinasi, acam gula tebu Jawa Timur
Bahkan, diakui Arum, tahun 2014 ini, gula impor sangat mencemaskan para petani tebu termasuk di Jatim.
“Nasib para petani hampir menderita akibat impor gula tersebut. Teror yang menakutkan ini diharapkan dapat dijembatani Gubernur Jatim dengan pemerintah pusat,” ujar Arum di sela-sela pertemuan APTRI, Serikat Pekerja dan Asosiasi Pedagang Gula bersama Soekarwo, Gubernur Jatim di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (7/4/2014).
Sebelumnya, pihaknya juga sudah melaporkan adanya indikasi penyimpangan impor bahan gula mentah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2013. “Saya berikan data bagaimana adanya pemberian izin impor gula mentah sebanyak 240 ribu ton yang dilakukan Menteri Perdagangang saat itu,” tegas dia.
APTRI menduga adanya impor gula mentah setiap tahun di Indonesia mencapai 3.500.000 ton, karena ada indikasi fee yang nilainya mencapai Rp 1.000 per kilo yang diberkan kepada oknum tertentu. Jika ditotal fee yang didapat dari impor gula mentah itu sekitar 3,5 triliun setiap tahunnya.
“Jika dikaitkan dengan keberadaan gula impor yang terus membabi buta ini dan seolah-olah Menteri Perdagangan seakan tutup mata akan masalah ini, karena memang bisa saja hal tersebut mendekati kebenaran. Dibalik ini semua ada iming-iming fee yang sangat besar,” cetus pria yang berpenampilan nyentrik ini.
Menanggapi hal itu, Soekarwo berjanji untuk serius menangani masalah impor gula rafinasi. Khusus gula rafinasi yang masuk di Jatim, pihaknya akan melakukan operasi bersama Polda Jatim. Selain itu, APTRI juga menuntut sejumlah hal, seperti menetapkan harga patokan petani (HPP), rendemen tebu, memperjuangkan produksi gula Jatim yang surplus agar bisa dijual ke luar pulau,dan harga jaminan petani tebu.
“Permasalahan ini sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus melindungi produksi dalam negeri. Semua negara keputusannya untuk kepentingan nasional terlebih dahulu. Pemerintah harus fungsi melindungi dalam negeri,” tegas Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo).
Karenanya, gubernur bersedia merumuskan sejumlah hal yang akan diajukan melalui surat kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden. Sementara dari sejumlah hal yang diajukan APTRI tersebut, ada yang langsung bisa diputuskan oleh Pemprov Jatim, yakni gula rafinasi yang masuk di Jatim dan rendemen tebu. Sedangkan HPP Rp 9.500 didorong agar segera diberlakukan.
“Jatim sebagai ikonnya gula di Indonesia ini jangan sampai rusak dan bangkrut. Untuk itu, segera dirumuskan bersama mengenai kelima hal itu, dan disampaikan kepada Presiden melalui surat,” tegasnya.
Mengenai rendemen, Pemprov Jatim, Komisi B DPRD Jatim serta tim yang telah dibentuk akan turun menegakkan Perda. Secara bersama-sama harus mengecek mengapa rendemen bisa sampai 7 persen. Secara rata-rata berdasarkan Dinas Perkebunan Prov. Jatim, rendemen mencapai 7,9 persen.
Sedangkan untuk kebijakan harga jaminan minimal gula petani, sebagai contoh ditetapkan Rp. 9.500, akan disampaikan ke Menteri Perdagangan melalui surat yang ditembuskan kepada Presiden. @sarifa
sumber : Petani Jatim protes “dihabisi” gula impor, Kemendag tergiur fee 3,5 T
0 comments:
Post a Comment