Puluhan aktivis Komite Buruh dan Rakyat Bergerak (KOBAR) Jawa Timur, menuntut agar Badan Penanganan Jaminan Sosial (BPJS) tidak diberlakukan di Indonesia.
Tuntutan tersebut disampaikan saat melakukan aksi memperingati hari Hak Azasi Manusia (HAM) yang jatuh setiap 10 Desember.
Koordinator demo KOBAR Jatim, Andi Peci menilai, dengan diberlakukannya BPJS itu justru akan merugikan rakyat. Karena masyarakat harus membayar sendiri untuk jaminan kesehatannya.
“Seharusnya segala bentuk jaminan sosial masyarakat Indonesia, adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi kenapa ini rakyat disuruh membayar? Ini asuransi yang berkedok jaminan sosial,” jelasnya di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (10/12/2013).
Pihaknya akan terus melakukan kampanye, agar BPJS batal diberlakukan pada Januari 2014 mendatang.
“Kami akan lakukan aksi terus dan tak akan berhenti sampai disini. Setelah demo ini kami akan kembali lagi minggu depan. DPRD Jatim harus bisa menampung aspirasi kami,” tekatnya.
Berdasar data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, hingga saat ini, sekitar 14.001.781 jiwa sudah terdaftar dalam BPJS. Sementara, pelaksanaan program BPJS yang akan dimulai 1 Januari 2014 itu, telah disediakan anggaran sebesar Rp 750 miliar. @sarifa
0 comments:
Post a Comment