LENSAINDONESIA.COM: Fraksi Partai Golkar (FPG) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) melalui BPJS Kesehatan. Pasalnya, banyak kejanggalan yang dilakukan pemerintah terkait implementasi program tersebut.
Kejanggalan tersebut diantaranya meliputi pada besaran iuran Rp 19.225 yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Baca juga: Partai Golkar tak setuju kenaikan pajak kendaraan mewah dan Timwas TKI pertanyakan kinerja KBRI Malaysia
“Besaran iuran itu tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga dapat berdampak pada rendahnya mutu pelayanan,” kata Anggota Fraksi Golkar, Peompida Hidayatullah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/01/2014).
Menurutnya, dirinya sempat membintangi anggaran tersebut. Namun, setelah mendapatkan komitmen dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan bahwa pada kwartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI pun dapat dinaikkan perkapitasinya, maka bintang pun ia cabut.
“Padahal, angka Rp 19.225,- tidak jelas basis perhitungan akuarialnya,” tandas anggota Komisi IX DPR RI ini.
Selain terdapat catatan lain, lanjut Poempida, pemerintah hanya menargetkan untuk mengcover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, dimana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya adalah yang membayar iuran. Pemerintah nampaknya tidak memperhitungkan terjadinya lonjakan peserta JSKN ini.
Jika akibat stimulasi daya tarik peminta tinggi dengan intensifnya sosialisasi, maka, lanjutnya, akan sangat dikhawatirkan terjadi banyaknya peserta Jaminan Sosial ini yang tidak dapat tertangani.
“Sementara, akan ada potensi 30 jutaan fakir miskin yang tidak tertangani pemerintah. Bagaimana langkah pemerintah mengatasinya?” jelasnya.
Oleh karena itu, FPG berharap agar pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak ini.
“Pemerintah harus segera revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak ini,” pungkasnya. @endang
sumber : Fraksi Golkar pertanyakan keseriusan pemerintah jalankan JSKN
0 comments:
Post a Comment