LENSAINDONESIA.COM: Gembar-gembor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye ternyata hanya isapan jempol.
Hingga kini, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua belah pihak belum pernah diteken. Kepala PPATK, M. Yusuf mengaku, hingga kini pihaknya belum pernah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan KPU.
Baca juga: PPATK nyatakan tak ada kualifikasi pencucian uang Anas Urbaningrum dan KPU mengaku telah menghemat APBN sebesar 400 miliar
“Sampai sekarang belum diteken. Saya berharap itu segera diteken supaya Pemilu kita bisa lebih baik,” harap M. Yusuf saat berbincang dengan LICOM di gedung DPR RI, Senin (27/01/2014).
M. Yusuf mengakui, jika PPATK dilibatkan maka pihaknya bisa melakukan pengawasan pada dana kampanye para Caleg maupun Parpol.
“Sehingga kita bisa memperoleh kader berkualitas agar Pemilu berintegritas dan tidak didukung oleh pengusaha gelap. Kemudian kita berharap ada kerelaan dari Parpol meskipun tidak diatur dalam undang-undang,” kata M. Yusuf.
M. Yusuf juga berharap jika nantinya ada kerjasama antara PPATK dengan KPU maka seluruh anggota penyelenggara Pemilu juga bakal bisa diawasi.
“Harapannya seperti itu, karena kita pernah baca di media, Bawaslu mau disogok dengan Camry, itu yang perlu kita antisipasi terlepas benar atau tidak. Kalau kita temukan, bisa kita kirim ke penegak hukum, ini momen yang sangat penting. Kita punya treatment agar Pemilu lebih baik,” tandas M. Yusuf.
Saat ditanya transaksi mencurigan di Parpol bagaimana? M. Yusuf menjawab. “Kami masih mengkaji, yang jelas trend transaksi mencurigan meningkat satu tahun sebelum tahun H, pada saat tahun H dan satu tahun setelah itu meningkat rata-rata 20-25 persen,” ungkapnya.
Dia mengaku tidak bisa berbicara detail karena masih mengkaji dan takut kalau nanti bocor sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.
“Yang jelas kita lihat transaksi meningkat, tidak nampak dari pengurus Parpol. Tetapi kan pada momennya menjelang Pemilu nampak relasi. Misal, suatu tempat mau Pilkada, pengusaha x ini sering kali transaksi padahal bisnis tidak mendukung ke arah itu. Ternyata punya korelasi dengan salah satu calon,” pungkasnya.@endang
sumber : KPU gantung kerjasama dengan PPATK soal pengawasan dana kampanye
0 comments:
Post a Comment