LENSAINDONESIA.COM: Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kemungkinan kembalinya militer dalam kancah politik nasional. Bahkan, militer berpeluang menguasai pucuk kekuasaan Indonesia.
Hal itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, dipicu atas krisis legitimasi konstitusi menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pelaksanaan Pemilu serentak pada 2019 dan bukannya tahun 2014 ini.
Baca juga: Partai Golkar senang dengan kinerja Bawaslu dan HTI kembali tegaskan sebagai oposisi demokrasi di Pemilu 2014
“Putusan MK itu membingungkan. Presiden terpilih nanti bisa menghadapi krisis legimitasi. Karena pasal-pasal UU Pilpres yang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan mengikat itu masih sah digunakan untuk Pilpres 2014,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Senin (27/01/2014).
Menurut Yusril Ihza Mahendra, presiden terpilih yang bakal bekerja pada 20 Oktober 2014 mendatang bakal menghadapi pertanyaan masyarakat soal sah tidaknya dia menempati posisi presiden.
“Rakyat bisa saja bertanya: Anda ini terpilih jadi Presiden melalui Pilpres yang dasar pelaksanaannya undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Selain bertentangan dengan UUD 45, undang-undangnya juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, Anda ini Presiden yang sah atau tidak?” sambung Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kemungkinan digugatnya legalitas konstitusi presiden terpilih 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Sikap MK, kata Yusril, bisa saja berbeda dengan saat ini ketika formasi anggotanya juga berbeda.
“Siapa yang berani jamin jika Presiden/Wapres yang dipilih berdasarkan UU Pilpres yang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat akan tetap dinyatakan sah oleh MK pasca Pilpres 2014? Apalagi jika sekarang ada hakim MK yang ngaku mereka ditekan kabulkan permohonan EG?” warning Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra juga melempar pertanyaan, jika Presiden terpilih 2014 mengalami krisis legimitasi dengan segala akibatnya, siapa yang bertanggungjawab? Yusril pun memberikan jawabannya.
“Kalau dia sendiri (presiden) alami krisis legitimasi dan negara alami krisis, apa yang bisa dia lakukan atasi keadaan? Dia sendiri saja krisis. Presiden yang alami krisis legitimasi mau keluarkan dekrit atas keadaan negara yang krisis? Dekritnya tak laku di mata rakyat. Dalam keadaan seperti itu, Anda tinggal tebak saja kelompok mana yang paling mungkin dan paling mampu ambil alih kekuasaan. Sekian,” tandas Yusril Ihza Mahendra.@licom
sumber : Yusril Ihza Mahendra ingatkan kembalinya militer ke panggung politik
0 comments:
Post a Comment