Politisi DPRD ‘marah’ tuding KPPT pandai “silat lidah” Ponorogo bersih ~ INDONESIAN NEWS

LENSAINDONESIA.COM: Sunarto anggota komisi B DPRD Ponorogo, menilai, kepala Kantor Pelayana dan Perijinan Terpadu (KPPT) Ponorogo hanya pandai bersilat lidah. Sebaliknya, Sunarto menyebut nol besar untuk kinerja kantor yang dipimpin Mujianto itu.

Hal ini diungkapkan Sunarto menanggapi statement Kepala KPPT Ponorogo yang menyebut bahwa Ponorogo sudah bersih dari alat promosi bisnis yang tidak berijin dan melanggar aturan baik etika, estetika maupun keindahan kota.

“Statement Kepala KPPT yang mengatakan, di lapangan sudah bersih dari segala macam reklame yang tidak berijin, saya pikir perlu dipertanyakan,” ungkap Sunarto kepada LICOM.

Menurutnya, kalau KPPT tidak mau disebut memble, dirinya menantang KPPT untuk turun langsung di lapangan. Sebab, nyatanya, kata Sunarto, saat ini masih bertengger ribuan alat promosi atau iklan bisnis yang tidak berijin dan berpotensi merugikan Pemkab Ponorogo dalam sisi PAD.

“Mari kalau berani turun ke lapangan. Jangan hanya pandai beretorika,” tantangnya.

Dia meminta KPPT tidak pandai berstatemen di koran tapi tidak ada aksi di lapangan. Yakni dengan bersikap tegas terhadap segala alat promo yang tidak berijin dan melanggar etika dan estetika.

“KPPT dan Satpol harus bertindak, harus action di lapangan. Baik yang tidak berijin maupun yang dipaku di pohon,” sebutnya.

Pembersihan tersebut tidak sekadar di lakukan di wilayah perkotaan, namun juga sampai wilayah kecamatan.

“Tidak hanya di kota tapi juga desa, selama itu termasuk ruang publik memang milik pemerintah daerah,” tegasnya.

Sunarto juga menyoroti kinerja KPPT yang tidak maksimal. Hal itu berdasarkan rencana kerja (renja) hanya dilakukan dua minggu sekali. Mestinya, kata politisi dari PAN itu, renja dilakukan setiap hari.

“Kalau kerjanya itu hanya 2 minggu sekali, lha yang sekian hari berarti tidak kerja. Itu termasuk kinerja yang tidak baik,” kritiknya.

“Baik satpol dan KPPT kalau tugasnya operasi silakan operasi terus.Kalau kurang anggaran silahkan mengajukan kepada tim anggaran dan badan anggaran, toh itu pasti akan dipertimbangkan,” imbuhnya.

Dengan kinerja dan sikap yang tidak maksimal ini, kata dia, KPPT telah berlaku tidak adil mencederai kepercayaan masyarakat dan merugikan Pemda. “Itu berarti KPPT tidak adil di dalam memberlakukan aturan,” sebutnya.

Sikap ini pun bakal menguntungkan perorangan atau kelompok tertentu yang tidak berijin. Belum lagi kerugian jutaan rupiah dari perijinan yang tidak masuk ke PAD.

“Bisa ratusan juta dengan ribuan media promosi tidak berijin, sekian hari sekian bulan sudah berapa, kita bisa menghitung potensi kerugian akibat sikap KPPT dan satpol pp yang kurang tegas,” pungkasnya. @arso