LENSAIDONESIA.COM: Keputusan Pertamina menarik kembali rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi menunjukkan ketidakharominasn pemerintah, khususnya menteri di bidang ekonomi.
“Saya melihat seperti itu, tim sosialisasi dan tim pemikirnya kurang sinkron, seharusnya apapun yang akan disampaikan ke publik harus akurat jangan serampangan seperti ini,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Jum’at (15/5/2015).
Baca juga: Kenaikan harga BBM yang bakal berlaku hari ini dibatalkan dan Langgar konstitusi, Kwik Kian Gie nilai Jokowi layak dimakzulkan
Menurutnya, dampak kenaikan BBM jenis Pertamax yang secara tiba-tiba dalam angka yang tinggi, ini karena pemerintah tidak lagi subsidi jenis bahan bakar RON 92.
Hal ini diamini oleh Direktur Energi Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean. Ia menegaskan pembatalan ini adalah bukti kekacauan koordinasi antara Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Direksi Pertamina.
“Masa memimpin perusahaan sebesar Pertamina yang notabene milik negara seperti memimpin warung kecil milik sendiri?,” kata dia.
Ferdinand mengatakan hal ini harus jadi bahan evaluasi dan segera lakukan reshuffle terhadap menteri yang bersangkutan.
“Untuk menyelamatkan bangsa, Presiden mau tidak mau, suka tidak suka harus segera melakukan evaluasi dan melakukan reshuffle terhadap Menko Perekonomian, menteri BUMN, menteri ESDM dan juga segera mengganti direksi Pertamina,” imbuh mantan relawan Bara JP ini.
Sebelumnya pemberitahuan soal kenaikan harga BBM non subsidi yang dipasarkan PT Pertamina telah dirilis ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan harga baru itu akan diberlakukan pada Jumat (15/5/2015) pukul 00.00.
Namun, sekitar pukul 23.30 rencana itu dibatalkan melalui keterangan tertulis yang disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.@LICOM
sumber : DPR: Pembatalan kenaikan harga BBM bukti pemerintah tak sinkron
0 comments:
Post a Comment