LENSAINDONESIA.COM: Pakar ilmu politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengkritisi sistem pemerintahan Indonesia.
Siti Zuhro bahkan menyebut ketidakjelasan sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem pemerintahan demokrasi banci atau abu-abu.
Baca juga: Siti Zuhro: Jawa Timur bisa jadi pilot project Pilkada serentak dan Caleg harus diikat kontrak politik daripada diambil uangnya
Seperti diketahui, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi presidensial, dimana seharusnya Presiden memiliki kedudukan lebih tinggi di atas parlemen (DPR).
Meski begitu, Siti Zuhro menilai, sistem yang dianut Indonesia pada masa ini menjadi tidak jelas, dimana DPR terkesan memiliki kedudukan yang sama dengan Presiden.
Menurut Siti Zuhro, ketidakjelasan sistem demokrasi yang banci seperti yang terjadi pada sistem demokrasi Indonesia sekarang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Jadi demokrasi kita abu-abu, presidensial tidak, parlementer tidak, akhirnya banci. Nah ketika banci, banyak distorsi, ketika banyak distorsi, negara nggak bisa mengelola lagi,” ujar Siti Zuhro saat berbincang dengan LICOM, kemarin.
“Giliran yang menguntungkan, urusan ini-urusan itu DPR ikut menentukan segala macam. Tapi giliran merugikan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada korban segala macam, saling lempar,” tambah Siti Zuhro.
Menurut Siti Zuhro, harus ada langkah yang diambil untuk menegaskan kembali sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Langkah yang diambil nantinya harus bisa mengembalikan Presiden dan DPR kepada kedudukan dan kewenangannya masing-masing.
“Kita kembalikan, ya sudah, berarti kalau ada apa-apa yang nggak becus Presiden, karena presidensial, otoritasnya ada di sana, jelas,” tutur Siti Zuhro.@yudisstira
sumber : Siti Zuhro nilai Indonesia terapkan sistem demokrasi banci
0 comments:
Post a Comment