Anggaran belum cair, KPU ngutang gelar tahapan pilkada ~ INDONESIAN NEWS

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo kesulitan anggaran untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

Penyebabnya adalah masih belum ada kesepakatan dalam pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah sehingga sama sekali belum ada anggaran yang turun ke KPU.

“Sampai saat ini anggaran dari Pemkab belum turun, sementara kita sudah membutuhkan anggaran sosialisasi baik melalui media dan baner serta pamflet. Karena belum ada anggaran maka kami masih ngutang dulu,” ucap ketua KPU Kabupaten Ponorogo Ikhwanuddin Alfinanto, kepada lensaindonesia.com, Minggu (26/4/2015).

Ikhwanudin menjelaskan, tahapan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ponorogo tahun 2015 sudah dimulai. Yang paling awal adalah persiapan dan penyusunan anggaran yang telah dimulai tanggal 19 April lalu. Selain itu KPU juga sudah mulai memasuki proses pendaftaran untuk badan penyelenggara seperti panitia pemilih Kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa.

Lebih lanjut dijelaskannya, beberapa kali KPU sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah terkait dengan tambahan biaya kampanye sebagaimana diamanatkan dalam UU no 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Namun saat ini masih dilakukan reis atas anggaran yang diajukan ke Pemkab untuk dilakukan perampingan.

“Dalam UU itu terlebih yang paling memberatkan anggaran kampanye yang ditanggung Pemda. Karena memang ada beberapa hal yang dibiayai oleh pemerintah. Diantaranya APK seperti umbul-umbul, baliho dan spanduk. Kemudian poster leaflat dan brosur, ini dibiayai pemerintah. Ini yang memakan biaya kampanye paling besar karena dicetak berdasarkan KK,” jelasnya.

Karena dicetak berdasarkan jumlan KK seluruh Kabupaten Ponorogo yang jumlahnya mencapai 320 ribu KK, maka sesuai dengan amanat UU masing-masing KK akan mendapat poster, leaflet brosur.

Diakuinya, KPU sudah mengajukan anggaran ke Pemkab dengan total keseluruhan termasuk anggaran pelaksanaan dan biaya kampanye mencapai Rp34 miliar, yang terbagi Rp11 miliar untuk biaya kampanye dan Rp23 miliar untuk semua tahapan sampai dengan nanti pelaksanaan.

“Tapi karena oleh tim anggaran dinilai terlalu besar dan diminta untuk mengurangi, karena ada permintaan itu maka kami masih mengurangi biaya itu. Saat ini masih proses pengurangan-pengurangan karena terpaksa harus ada yang kami kurangi karena menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Namanya proses makanya akan kami buat sesuai dengan ukuran yang ideal. Yang jelas kami masih menyesuaikan kemapuan daerah untuk poin-poin yang bisa dikurangi maka kami kurangi, “ ungkapnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini, konsekuensinya memang harus ditanggung oleh daerah maka jika ada anggaran yang tidak tercover dari APBD maka akan di alihkan nanti saat perubahan anggaran keuangan (PAK). Jika sudah ada kesepakan dengan tim anggaran akan ada MOU atau MPHD dengan Pemda tentang hibah daerah.

Sementara itu, belum adanya deal anggaran dengan KPU diakui oleh Agus Paromono Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo yang mengaku tahun ini beban berat anggaran belanja (APBD), bahkan sampai ke Perubahan Anggaran Keuangan(PAK), yang paling berat ada di Pilkada.

Semua pengeluaran untuk Pilkada pemerintah daerah yang menanggung. Yang terbaru adalah dana kampanye yang harus ditanggung oleh Pemkab, besarnya kemarin diajukan sekitar Rp11 miliar.

“Tambahan anggaran miliar rupiah ini menjadi beban tersendiri bagi APBD Ponorogo sebab jelas terjadi pembengkakan angggaran dari rencana semula. Pada Pilkada tahun ini, Pemkab awalnya telah menyiapkan dana sebesar Rp16 miliar untuk pelaksanaan Pilkada yang sisanya di masukan PAK. Nah, sekarang ada pembahasan baru, dan itu belum final, yang menyebut dana kampanye itu harus ditanggung pemkab. Saya hanya berharap bisa lebih diefisienkan lagi,” ujar keponakan Gubernur Jatim ini. @arso