LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo, memprotes adanya kelompok yang mengatasnamakan diri Forum PNS Jatim. Sebab forum tersebut dinilai tak gentle karena hanya berani ngomong di belakang. Hal Ini terkait tudingan pemerintahan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang tak transparan dalam penggunaan APBD Jatim.
“Jangan beraninya ngomong dibelakang, kalau memang ada temuan itu sampaikan ke lembaga resmi, seperti Komisi A DPRD Jatim. Apalagi ngomong lewat LSM, kan bisa saja itu ditunggangi banyak kepentingan tertentu,” cetus Freddy saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2015).
Baca juga: Aduan Forum PNS Jatim soal dugaan korupsi SKPD ditundaklanjuti dan Sejumlah PNS Jatim adukan dugaan korupsi, Transparancy Centre kaget
Ia mendorong para PNS Jatim yang memang merasa punya uneg-uneg tak segan mengadukan masalah itu kepada komisinya yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut. Semua pihak diminta tak takut mengadukan jika memang menemui hal yang tak beres di lingkungan Pemprov Jatim.
“Intinya saya tantang itu siapa yang mencetuskan kabar itu pertama kali. Silahkan segera temui saya, agar kami di Komisi A DPRD Jatim tahu detil perkaranya. Kalau terus-terusan ngomong dibelakang ya ga ada solusinya, bisa jadi fitnah itu. Mari diomongkan dengan baik jika memang ada pihak yang merasa tak puas,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Forum PNS Jatim menentang kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Soekarwo-Saifullah Yusuf tak adil bagi para PNS Jatim, sebab tak mempedulikan nasib pegawai dan tidak transparan dalam penggunaan APBD. Protes tersebut disampaikan melalui spanduk bergambar ‘setan berdasi’ yang dipasang di beberapa ruas jalan Surabaya.
Dalam spanduk tersebut, Forum PNS Jatim menuntut Gubernur Soekarwo meningkatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai dan Remunerasi, Transparan penggunaan dana APBD serta menghapus anggaran siluman.
Selain memasang spanduk, Forum PNS Jatim juga mengirim surat kepada Soekarwo beberapa waktu lalu. Forum PNS Jatim menegaskan bahwa aksi protes yang dilakukan bukan akibat kecemburuan dengan gaji PNS DKI yang sangat fantastis. Tetapi memang benar-benar murni teriakkan kaum PNS di lingkungan Pemprov Jatim yang sudah lama terpendam.
Menurut Forum PNS Jatim, selama ini Gubernur yang gembar-gembor petumbuhan ekonomi dan PAD Jatim yang sangat pesat. Tetapi di sisi lain, Soekarwo sama sekali kurang memperhatikan kesejahteraan PNS. Artinya, dimata orang luar, Jatim kelihatan hebat, tetapi di dalamnya sebetulnya keropos.
Yang lebih memalukan, ternyata Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Jawa Timur termasuk yang paling kecil bila dibanding provinsi lain yang tingkat pertumbuhan ekonomi dan PAD-nya dibawah Jatim.
Forum PNS Jatim juga mengungkapkan, bahwa TPP Kepala Dinas/Eselon II Rp 950.000, Eselon III Rp 900.000, Eselon IV Rp 700.000, Staf Golongan IV Rp 550.000, Golongan III 450.000 dan Golongan II Rp 300.000. Jumlah ini belum dipotong pajak. TPP yang sangat minim tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur nomor 188 Tahun 2014. @sarifa
sumber : Ketua Komisi A DPRD Jatim tantang Forum PNS melapor
0 comments:
Post a Comment