Komisi C minta Dirut Bank Jatim baru bisa tekan kredit macet

LENSAINDONESIA.COM: Komisi C DPRD Jawa Timur meminta Direktur Utama Bank Jatim yang baru, R Soeroso, mengevaluasi kinerja internalnya. Salah satunya yakni menekan angka kredit macet yang selama ini masih tinggi dan banyaknya kasus pembobolan yang terjadi di BPD Jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Chusainuddin, mengatakan R Soeroso sebagai Dirut Bank Jatim yang baru seharusnya bisa menekan angka kredit macet dan meniadakan potensi pembobolan dana nasabah. Pihaknya selama ini mengaku prihatin dengan tingginya angka kredit macet yang terjadi di sejumlah kantor cabang Bank Jatim.

Baca juga: Matra Jatim akan laporkan Bank Jatim ke Polda dan Bank Jatim investasi Rp 100 miliar untuk layanan berbasis IT

Ironisnya, dari hasil laporan yang diterima komisi bidang keuangan tersebut mayoritas kredit macet itu bersumber dari para pengusaha. Sementara, para kreditur yang berasal dari pelaku UMKM justru tingkat kepatuhan mengembalikan hutangnya sangat tinggi.

“Terbukti angka kredit macet yang berasal dari pelaku UMKM sangat kecil, yang banyak malah pengusaha besar. Ini perlu dan harus menjadi catatan direksi yang baru untuk menekan angka kredit macet,” cetusnya Kamis (23/4/2015).

Chusainuddin menambahkan, yang harus diberi perhatian khusus adalah para pelaku UMKM, yakni dengan mempermudah lagi pinjaman bagi para pengusaha kecil. Apalagi latar belakang Dirut bank Jatim yang baru yaitu R Soeroso pernah juga menjabat sebagai Dirut BPR Jatim.

Sementara Anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Irwan Setiawan, juga mengharapkan Bank Jatim dapat menekan pembobolan kredit macet yang selama ini masih terjadi di BPD Jatim. “Saya minta agar Bank Jatim untuk mengeluarkan segala cara agar pembobolan kredit macet tidak terulang lagi di Bank Jatim. Saya yakim jika memang ada pengawasan ketat oleh Bank Jatim, akan bisa membuat nasabah menjadi aman dan nyaman,” terangnya.

Ditambahkan, Komisi C DPRD Jatim juga meminta dilibatkan dalam penentuan direksi BUMD di Jatim oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Mengingat baik buruknya kinerja sebuah BUMD juga menyangkut kredibilitas pemerintah, dan dewan otomatis ikut serta.

“Ketika ada kinerja BUMD yang payah, dewan terus mensupport agar dapat mandiri. Apalagi dalam UU Pemda disebutkan BUMD ke depan harus mandiri dan dapat menyumbangkan PAD. Ini tentunya pemikiran bagi kami, bagaimana mendorong mereka dapat profit. Sementara ada juga BUMD yang didorong untuk misi sosial,” tutup politisi PKS ini.@sarifa

sumber : Komisi C minta Dirut Bank Jatim baru bisa tekan kredit macet